Dalam pertarungan Pilpres kali ini, bisa jadi merupakan kontestasi politik yang paling “panas” dalam satu dekade terakhir. Pertarungan tidak hanya berkisar pada para Politisi semata, namun juga melibatkan Ulama-Ulama Indonesia.
Pada periode sebelum-sebelumnya pun, sebenarnya peranan Ulama tidak bisa kita pisahkan dari politik kita. Dahulu kita pernah memiliki Partai Nahdlatul Ulama serta Masyumi. Tidak jauh berbeda, politik hari ini, banyak juga masih partai politik yang berasaskan “Nasionalis-Religius”; sebut saja PKB, PAN, atau PKS.
Yang membuat politik hari ini berbeda adalah masuknya Kyai secara langsung menjadi garda terdepan dalam pemilihan presiden, tak tanggung-tanggung, Kyai Maaruf mendapuk puncak pemerintahan dengan mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden RI, mewakili Presiden Joko Widodo.
Paska itu, eskalasi politik Indonesia dibumbui dengan tarik-menarik agama; menghadirkan agama secara praktis kedalam politik praktis itu sendiri. Misalnya, Sandiaga Uno yang beberapa waktu lalu disebut Santri Postmodern. Atau beberapa hari terakhir disaat Sandi juga disebut sebagai Ulama oleh Hidayat Nur Wahid.
Beberapa kita mungkin akan membaca berita seperti itu sambil menyeritkan dahi, sebenarnya apa sih definisi Ulama itu sendiri? Saya pernah bertanya kepada Gus Nadir perihal Ulama dan Politik, jawabannya menenangkan saya. Bahwa politiknya Ulama itu adalah politik moral.
Berangkat dari situ, saya dapat melihat perspektif baru bahwa Ulama adalah orang yang berpegang pada politik moral; bukan politik praktis. Maka, kita dapat menyaksikan pada Pilpres periode 2014 lalu, dimana baik Prabowo dan Jokowi mendapatkan banyak dukungan Kyai dan Ulama. Namun, semua itu hanya merupakan dukungan moral. Bukan bersifat transaksional dan praktis semata.
Langkah tersebut didapat atas upaya sungguh-sungguh para Ulama tersebut dalam melihat rekam jejak pasangan-pasangan Presiden dan Wakilnya. Tentu hal tersebut tak bisa kita tabrakkan dengan narasi-narasi spiritual, bahwa Ulama X lebih alim dari Ulama Z, dst. Maka, pilihan Ulama X lebih pakem daripada Ulama lainnya.
Narasi semacam itu menurut saya cukup berbahaya. Bahwa ketika nanti roda pemerintahan berjalan dan mengalami turbulensi, sanggupkah kita berkata: “Oh, ini karena didukung Ulama X nih, makanya pemerintahan seperti ini!” Tentu tidak. Dukungan Ulama dalam perspektif apapun saya anggap sebagai dukungan moral, bentuk tanggung jawab mereka sebagai penjaga bangsa.
Perbedaan pandang Ulama dalam melihat calon pemimpin tidak lantas membuat mereka terpecah belah, atau derajat kealimannya berbeda. Mbah Maimun misalnya, pada Pilres lalu menjadi Anggota Penasihat Tim Pemenangan Nasional Prabowo Hatta. Namun, hari ini, kita tidak melihat jarak antara Jokowi dan Mbah Maimun. Itu karena sejatinya mereka bergerak berdasarkan politik moralitas, bukan sekadar politik sektarian.
Mari kita doakan agar Ulama-Ulama kita senantiasa dijaga oleh Allah SWT, dan dapat petunjuk dalam menjaga moral bangsa kita. Perbedaan adalah hal yang lumrah, bahkan dikalangan Ulama sekalipun. Namun, perpecahan yang sengaja kita pantik karena berbedanya pilihan Ulama merupakan perilaku yang tidak bertanggung jawab dan tidak bermoral.
Salam,
18 September 2018, Melbourne